Admin
Jumat, 25 Maret 2022
69 Dibaca


image1

Sarilamak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang  Pembacaan Nota Jawaban Bupati  Pada Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021,  Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil  Ketua DPRD Wendi Chandra, ST  yang didampingi wakil Ketua DPRD,  Syamsul Mikar yang dilaksanakan di Aula DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Jum’at   (25/03/2022). Rapat ini dilaksanakan pada pukul 15.45 wib sampai dengan 16.29 wib dengan menjalankan protokol kesehatan, karena masih dalam masa pandemi Covid-19. Dihadiri oleh Sekda Limapuluh Kota, Widya Putra, S.Sos beserta OPD dan  jajaran Forkopimda Kabupaten Lima Puluh Kota.

Nota Jawaban Bupati  Pada Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dibacakan oleh Sekda Limapuluh Kota, Widya Putra, S.Sos, menyampaikan “pada nota jawaban ini izinkan kami menyampaikan jawaban, keterangan dan penjelasan terhadap pendapat, pandangan, pertanyaan  dan  sumbang saran dari fraksi-fraksi di lembaga yang terhomat ini. dengan tata urutan serta narasi yang dikemukakan, diharapkan dengan sistem ini kami dapat menjawab serta menjelaskan maupun mengemukakan alasan bersifat konkrit dan universal.

Terima kasih kami sampaikan atas pertanyaan dari Frasksi Partai Golongan Karya terkait dengan rendahnya pencapaian realisasi pajak dan retribusi daerah, hal  ini terjadi sebagai akibat pengaruh dari pandemi covid 19 sehingga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat untuk membayar kewajibannya. hal lain yang menjadi kendala adalah belum optimalnya pendataan, penagihan, monitoring dan pengawasan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, selanjutnya menanggapi pertanyaan saudara terkait dengan rendahnya realisasi pendapatan hibah dapat kami jelaskan bahwa ini di akibatkan karena revisi dipa kementerian terkait pada bulan oktober 2021 serta terjadi keterlambatan penyampaian dokumen terkait rembes IPDMIP sehingga belum dapat diganti oleh pemerintah sampai akhir tahun anggaran, namun akan tetap diperhitungkan pengeluaran yang sudah dilakukan oleh pemda pada tahun anggaran 2022.

Dan  menanggapi pertanyaan saudara mengenai rendahnya realisasi serapan anggaran di beberapa OPD. dapat kami jelaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan terkendala oleh masih adanya pandemi covid19 dan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga berpengaruh terhadap serapan anggaran, menanggapi dari pertanyaan saudara terkait dengan usulan perubahan kebijakan mengenai status jalan nagari yang telah diusulkan untuk menjadi jalan kabupaten dapat kami jelaskan bahwa perubahan status jalan nagari menjadi jalan kabupaten tentu saja berpedoman kepada aturan perundangan yang berlaku, dimana perubahan status jalan dimaksud harus disesuaikan dengan perubahan status jalan ditingkat propinsi maupun ditingkat nasional.

Selanjutnya menanggapi pertanyaan saudara dari fraksi Partai Hati Nurani Rakyat terkait dengan tidak terealisasinya pendapatan daerah dan belanja daerah dapat kami jelaskan bahwa secara detail dapat dilihat pada rincian dokumen lkpj dan secara umum dalam pengantar nota LKPJ yang sudah kami sampaikan, namun demikian secara teknis dapat kami sampaikan pada kesempatan pengajuan Ranperda Laporan Pertangguangjawabab Pelaksanaan APBD tahun 2021.

terkait dengan pertanyaan saudara tentang tidak tercantumnya pembiayaan daerah pada LKPJ tahun 2021, dapat kami jelaskan bahwa dalam buku laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2021 berkenaan dengan pembiayaan daerah telah tercantum dalam BAB II, angka 2.4 perubahan kebijakan daerah dibidang pembiayaan pada halaman 16 buku LKPJ tahun 2021. Hal ini mengacu kepada permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP nomor 13 tahun 2019.

Terima kasih kami sampaikan atas saran dan harapan dari fraksi Partai Amanat Nasional terkait dengan pencapaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 202, terima kasih atas masukan dan saran saudara dan kami sepakat bahwa fungsi pengawasan terhadap lokasi pariwisata lembah harau lebih dioptimalkan, demi terwujudnya peningkatan pencapaian pendapatan daerah.

terimakasih atas saran saudara terkait dengan optimalisasi pendataan kependudukan. Untuk pencapaian pendataan kependudukan dimaksud, pemerintah daerah telah melakukan terobosan terobosan berupa ;

A.            Memaksimalkan pelayanan, termasuk pelayanan secara online, 

B.            Pelayanan langsung ke tingkat kecamatan, nagari dan jorong berupa pelayanan penerbitan kartu keluarga, perekaman, pencetakan ktp-el serta penerbitan akta-akta pencatatan sipil, dan

C.            Melakukan pelayanan langsung untuk penduduk disabilitas, lanjut usia serta penduduk sakit.

Selanjutnya terima kasih atas dukungan dan apresiasi dari Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional terkait dengan capaian pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2021, berkenaan dengan rendahnya pencapaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD), dimana pertanyaan yang sama telah kami jawab dari pertanyaan fraksi partai golkar dan selanjutnya langkah langkah yang akan dilakukan dalam meningkatkan pad diantaranya adalah :

1.            Meningkatkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan yang dimiliki.

2.            Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola pajak dan retribusi melalui diklat teknis, bimtek bekerjasama dengan daerah yang lebih baik pengelolaan pajaknya.

3.            Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah.

4.            Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada aparatur nagari, wajib pajak dan wajib retribusi.

menanggapi pertanyaan saudara terkait rendahnya anggaran belanja modal serta apa langkah pemerintah daerah agar belanja modal dapat ditingkatkan dan tepat sasaran dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2021 realisasi belanja modal sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, namun demikian kedepannya kita akan tetap berupaya untuk meningkatkannya terutama mengevaluasi dan mengatasi faktor-faktor penyebab seperti kendala teknis dan kendala non teknis.

berkenaan dengan pertanyaan saudara terhadap langkah langkah yang akan dilakukan dalam melakukan pembangunan melalui pendanaan  tugas pembantuan adalah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah serta pemerintah propinsi dan diiringi dengan data program prioritas daerah dalam pencapaian visi misi kepala daerah yang dituangkan dalam perda nomor 3 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026,

Berikutnya menjawab pertanyaan saudara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan adanya silpa, realisasi dan pagu anggaran yang berbeda di APBD tahun anggaran 2021. Dapat kami jelaskan bahwa hal ini akan kita dalami pada saat pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, berkenaan dengan pertanyaan saudara tentang dasar hukum terkait aliran kas yang dibagi menjadi 4 (empat) kali tahapan, adalah berdasarkan pp nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

berkenaan dengan pertanyaan saudara tentang pelaksanaan kegiatan safari ramadhan dapat kami jelaskan bahwa kegiatan safari ramadhan dimaksud telah dibentuk tim safari ramadhan yang akan memberikan bantuan kepada masjid dan mushalla yang dikunjungi dan berkenaan dengan biaya perjalanan dinas telah dialokasikan secara proporsional Dan terima kasih atas saran saudara berkenaan dengan pembangunan jalan  di jorong lubuak simato, di nagari sungai antuan, kecamatan mungka, dan akan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada tahun 2023.

Selanjutnya terima kasih atas saran saudara dan kami sepakat dalam rangka efisiensi anggaran akan dilakukakn berbagai upaya diantaranya melalui ahli fungsi meterisasi ke solar cell, terima kasih saran saudara terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan saat ini pemerintah daerah sedang melakukan penataan aset sehingga aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal lalu menjawab pertanyaan saudara tentang cpns yang sudah lulus tes, dapat kami sampaikan bahwa mekanisme pengangkatan cpns ini telah dilakukan  proses usulan  penetapan nip ke bkn dan saat ini masih dalam proses persetujuan teknis (pertek) penetapan nip oleh badan kepegawaian negara.

menanggapi pertanyaan saudara terkait dengan program penanggulangan bencana banjir dan normalisasi  Batang Sinamar Di Jorong Taratak Nagari Tanjuang Gadang, dapat kami jelaskan bahwa kegiatan normalisasi ini telah kita koordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWS V) dan direncanakan untuk direalisasikan pada tahun 2023.

terima kasih atas saran dan masukan saudara terkait dengan jalan alternatif Payakumbuh - Lintau Setangkai. Hal ini akan menjadi perhatian kita bersama untuk selanjutnya dibahas pada rapat-rapat berikutnya menanggapi pertanyaan saudara tentang pemerataan personil dinas perhubungan dalam pengawalan siswa di sekolah – sekolah yang belum merata, dapat kami sampaikan bahwa personil dimaksud saat ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga penempatan personil tersebut di sekolah-sekolah berdasarkan skala prioritas rawan dan macet, serta sekolah-sekolah yang rawan kecelakaan, terima kasih atas masukan saudara terhadap belum terpenuhinya tenaga kesehatan maupun bidan untuk ditempatkan di puskesri atau pustu, dapat kami jelaskan bahwa saat ini untuk mengisi kekosongan dimaksud pemerintah daerah akan menempatkan CPNS pada tahun ini.

menanggapi pertanyaan saudara tentang kebijakan daerah berkenaan dengan Cagar Budaya Lidah Ajer yang berada di Nagari Tungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari dapat kami jelaskan bahwa mekanisme penetapan cagar budaya sesuai dengan ketentuan perundangan yang melibatkan pemerintah dan pemerintah propinsi terkait dengan pertanyaan saudara tentang masih adanya pejabat OPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang PLT, dapat kami jelaskan bahwa untuk mengisi pimpinan OPD yang masih PLT, saat ini pemerintah daerah sedang dalam proses tahap-tahap pelaksanaan seleksi terbuka terhadap jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama yang berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku.

menanggapi pertanyaan saudara tentang  banyaknya masyarakat yang dirujuk ke RS M Djamil Padang tertahan dengan alasan penuh. Dapat kami jelaskan bahwa sistim rujukan melalui aplikasi online sirute (sistim informasi rujukan terintegrasi) yang berjenjang dari puskesmas, RS tipe D dan selanjutnya ke RS dengan tipe lebih tinggi untuk seluruh pasien baik umum maupun BPJS, dan Rumah Sakit rujukan nanti akan merespon sesuai dengan ketersediaan tempat tidurnya.

menanggapi permintaan dan harapan terkait dengan pengembangan perusahaan PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota, tentang  lahan untuk pembangunan kantor PDAM dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah mendukung sesuai dengan  rencana kerja PDAM sebagai tindak lanjut dari perda nomor 1 tahun 2022 tentang Perumda Tirta Luak Nan Bungsu.

menanggapi pertanyaan saudara terkait dengan tingginya tingkat kebocoran dalam pengelolaan kawasan wisata di lembah harau, dapat kami jelaskan bahwa kedepan akan kita lakukan evaluasi dan analisa sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundangan yang berlaku dan terkait dengan pertanyaan saudara tentang  pembangunan dari daerah pinggiran sampai saat ini masih belum seutuhnya terlaksana, dapat kami jelaskan bahwa maksud dari daerah pinggiran dalam RPJMD 2021-2026 adalah daerah-daerah yang berbatasan dengan daerah lain. Terkait dengan pembangunan daerah terisolir secara bertahap tetap akan menjadi perhatian kita yang sudah kita mulai dari tahun 2021.

terkait dengan pernyataan saudara tentang banyak pemenang lelang yang menawar 20% dibawah pagu anggaran sehingga kualitas kegiatan tidak maksimal, dan pada akhirnya yang akan menjadi korban dari hal tersebut adalah daerah dan masyarakat. Dapat kami jelaskan bahwa kedepannya kami akan meningkatkan pengawasan teknis dan mengajak kita semua untuk terlibat dalam pengawasan tersebut.

selanjutnya menanggapi pertanyaan saudara terkait sejauh mana konsep pemerintah daerah dalam menghadapi pelaksanaan pilwanag. Dapat kami jelaskan bahwa strategi yang dilakukan dalam melaksanakan pilwanag adalah dengan melahirkan regulasi yang menjadi pedoman bagi pemerintahan nagari dalam melaksanakan pemilihan wali nagari yakni peraturan bupati nomor 130 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan wali nagari. Yang ruang lingkupnya mengatur tentang tahap-tahap persiapan, pencalonan, pemungutan dan penetapan wali nagari terpilih.

terimakasih atas saran saudara dan kami sepakat akan tetap mengedepankan azas transparansi dan akuntabel, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan kekayaan serta potensi-potensi daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah, menjawab pertanyaan saudara terhadap rendahnya PAD khususnya terhadap pajak hotel dan restaurant, terutama homestay yang belum memiliki izin yang terkendala dengan regulasi yang ada dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah akan berupaya mencarikan solusi dalam mengatasi persoalan dimaksud, menanggapi pertanyaan saudara yang menyoroti kelangkaan pupuk dan pestisida yang mengakibatkan kenaikan harga dipasaran yang berdampak pada petani jesigo dapat kami jelaskan bahwa hal ini memang terjadi secara nasional namun kita di kabupaten lima puluh kota mencarikan solusi dengan menggalakkan penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati kepada petani pelaku usaha.

menanggapi pernyataan saudara terkait dengan kondisi peternak unggas dan ayam, akibat invasi perusahaan-perusahaan atau pemodal kuat yang datang dari luar, dapat kami jelaskan bahwa hal ini terjadi akibat dari interaksi ekonomi global, nasional dan regional. Namun demikian pemerintah daerah tetap berupaya melakukan pembinaan seperti peningkatan kualitas produksi dan kepastian hukum untuk melindungi peternak lokal agar tetap dapat berusaha. Hal ini akan diperkuat dengan kebijakan daerah berupa pengajuan rancangan peraturan daerah tentang usaha peternakan dan kesehatan hewan yang akan usulkan pada tahun 2023.

menanggapi pertanyaan saudara terkait dengan tidak adanya kebijakan dana jampersal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, padahal anggaran tersebut sangat membantu masyarakat atau keluarga prasejahtera yang belum menjadi peserta program JKN. Dapat kami jelaskan bahwa sampai tahun 2022 kita masih tetap mempunyai kebijakan tentang jampersal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk program jampersal yang ditanggung adalah rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi) dan sewa, operasional tempat tunggu kelahiran (TTK), sedangkan untuk peserta jkn setiap tahun kita selalu meningkatkan uhc.

menanggapi pertanyaan saudara terkait dengan penyelesaian ranperda RTRW dapat kami jelaskan bahwa sama kita ketahui pembahasan ranperda RTRW ini terhenti karena lahirnya beberapa ketentuan baru yakni undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Setelah kita konsultasikan dengan kementerian atr yang telah memberikan petunjuk bahwa pembahasan dapat dilanjutkan untuk itu kami bermohon untuk dapat diagendakan kembali.

 menanggapi pertanyaan saudara terkait  adanya kegiatan fisik yang tidak maksimal disebabkan kekurangan anggaran dapat kami jelaskan bahwa anggaran suatu aktifitas tidak dapat dinilai berdasarkan aktifitas fisik saja namun juga termasuk biaya pendukung seperti biaya perencanaan, supervisi dan pengawasan yang mengarah kepada kegiatan fisik tersebut.

menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrat terkait agenda prioritas daerah yaitu pembangunan di IKK Sarilamak dapat kami jelaskan bahwa kegiatan tersebut sudah dimulai di antaranya :

1.            Penyelesaian draft ranperda perubahan RTRW, ini merupakan hal yang sangat mendasar bagi pembenahan dan pembangunan IKK Sarilamak.

2.            Pemenuhan pra kondisi rencana pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) IKK. Penyusunan master plan RTH sudah kita selesaikan, dan pada tahun ini dilanjutkan dengan penyusunan DED dan pembangunan RTH di kawasan komplek perkantoran pemerintahan daerah seluas 3,6 HA, dan disertai juga dengan pembebasan lahan seluas 4.384 m2 untuk kebutuhan  rencana penambahan RTH pada tahun depan.

3.            Sinkronisasi program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dalam upaya meuwujudkan jalan 2 lajur di IKK Sarilamak. Sinkronisasi perlu dilakukan karena pemerintah daerah tidak bisa langsung membangun jalan tersebut karena statusnya adalah jalan nasional dan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dan pada tahun ini kita melakukan pemetaan kondisi ruas jalan nasional tersebut pada segmen tanjung pati–ketinggian dan menyusun ded sebagai upaya pemenuhan readiness criteria atau persyaratan pengusulan pembangunan jalan tersebut ke pemerintah pusat melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

menanggapi pertanyaan saudara untuk Wisata Lembah Harau ada wacana untuk membuat ticketing bagi pengunjung, sampai sekarang sejauh mana yang telah dilakukan oleh OPD terkait hal ini berguna untuk mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan dapat kami jelaskan bahwa upaya yang telah dilakukan adalah pemerintah daerah telah melakukan mou dengan bank nagari berupa penggunaan digitalisasi pendapatan daerah dan selanjutnya akan disosialisaikan pada masyarakat Nagari Harau, Tarantang, Sarilamak Dan Solok Bio-Bio.

menanggapi pernyataan saudara terkait dengan janji politik yang sudah dituangkan dalam RPJMD dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan mekanisme perencanaan daerah akan dibagi secara bertahap dalam periode satu tahunan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah yang sudah kita lakukan dua tahun pelaksanan RPJMD tahun 2021-2026, menanggapi pertanyaan saudara terkait tindak lanjut rekomendasi DPRD pada tahun 2021 terhadap LKPJ tahun 2020 dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan PP nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan pp nomor 13 tahun 2019 dinyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun lalu (2020) menjadi bagian dari laporan LKPJ tahun berikutnya (2021) yang dicantumkan dalam BAB III buku Lkpj tahun 2021.

menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait dengan rendahnya target capaian PAD, lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja modal, belanja bagi hasil yang telah ditetapkan, dapat kami jelaskan bahwa pertanyaan yang sama telah kami jawab pada pertanyaan  dari Fraksi Partai Hanura,  menanggapi pernyataan saudara terhadap rendahnya serapan anggaran dibandingkan dengan anggaran dapat kami jelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adanya pandemi covid-19 yang berdampak terganggunya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya pengangguran terbuka berkurangnya realisasi pendapatan daerah serta adanya kebijakan pemerintah tentang refocusing anggaran.

Widya Putra menambahkan “ Kami menyadari bahwa tanggapan serta penjelasan kami belum sepenuhnya memenuhi harapan anggota dewan yang terhormat.  Hal-hal yang masih perlu penjelasan lebih lanjut tentunya masih dapat kita bahas dalam agenda selanjutnya. Segala masukan dan saran sangat kami hargai dan akan menjadi perhatian. 

Akhir kata sekali lagi kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya pada segenap anggota  dewan yang terhormat beserta seluruh unsur terkait, atas usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2021 ini, demikianlah nota jawaban dan pendapat  kami, atas perhatian anggota dewan yang terhormat kami ucapkan terima kasih” pungkasnya.

[10:30, 2/24/2020] Egov Tiara:

Galeri Video



Agenda

Download

Polling

Bagaimana dengan Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota selama ini?
Baik
Cukup baik
Kurang Baik

LIHAT

Statistik


Banner


Saran Masuk



Sampaikan Saran Anda