Admin
Selasa, 12 Oktober 2021
15 Dibaca


image1

Sarilamak  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Limapuluh Kota menggelar Rapat Penandatanganan Nota KUA PPAS  RAPBD Tahun Anggaran 2022, Rapat paripurna langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra, S.Si di damping oleh Wakil Pimpinan Syamsul Mikar , serta dihadiri para anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo, SH,Juga hadir, beserta OPD dan unsur Forkopimda Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa ( 12/10) Rapat ini dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan, karena masih dalam masa pandemi Covid-19.

Sebelum melaksanakan Penandatanganan Nota KUA PPAS  RAPBD Tahun Anggaran 2022, acara dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra, S.Si dan dilanjutkan pembacaan surat masuk dan pembacaan berita acara rekomendasi badan anggaran hasil rapat kerja pmbahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 oleh sekretaris dewan, M. Darmawijaya, SH.

Adapun berita acara  rekomendasi badan anggaran adalah sebagai berikut “ senin, 11 Oktober 2021 dalam rapat Banggar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota  bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan KUA dan PPAS TA 2022, maka disepakati dan disetujui sertamerekomendasikan hal hal sebagai berikut :

  1. Agar seluruh belanja yang diarahkan tetap mengacu pada target rencana Pembangunan Jangka Menengah  ( RPJM) Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2021-2026 , sehingga sesuai visi misi kepala daerah

 

  1. Diminta kepada pemerintah daerah agar OPD OPD yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah agar lebih maksimal lagi dan mencari potensi potensi baru dan melakukan penertiban terhadap objek dan subjek pajak, serta retribusi daerah yang belum mempunyai izin, sedangkan untuk menciptakan keadilan pajak terutama PBB dan BPHTB perlu segera disusun dokumen nilai zona tanah

 

  1. BKK yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2021 baik dalam bentuk kegiatan fisik maupun non fisik tetapi tidak dapat terealisasikan pada tahun anggaran 2021 agar dapat diprioritaskan pada RAPBD TA 2022

 

  1. Diminta kepada pemerintah daerah untuk membentuk tim untuk melakukan evaluasi tehadap Tenaga Harian Kontrak ( THL) yang telah ada, sehingga THL yang ada saat ini pada OPD betul betul disesuaikan dengan kebutuhan pada OPD bersangkutan

 

  1. Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap Perda SOTK yang ada khususnya bagi OPD yang tidak produktif dalam melaksanakan program dan kegiatannya, yang mendukung tercapainya target RPJM

 

  1. Diminta kepada Kepala Daerah untuk melakukan penyelamatan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lima puluh Kota baik dalam bentuk bangunan ataupun tanah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Limapuluh Kota ataupun daerah tetangga

 

  1. Untuk menyikapi Belanja DAK Non Fisik untuk DOK Jasa persalinan dari yang direncanakan Rp. 2.302.523.000,- menjadi Rp. 475.627.000,- perlu disikapi sebagai berikut:

 

  1. BPJS Kesehatan masyarakat dipenuhi sesuai dengan UHC
  2. Dana Kemitraan Pada RSUD Achmad Darwis Suliki ditambah dari lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- menjadi Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar)

 

  1. Komposisi APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut;

 

  1. pendapatan daerah sebesar Rp. 1.285.580.309.962,-
  2. belanja daerah sebesar Rp. 1.309.080.962,-
  3. Surplus/ ( defisit ) sebesar Rp. 23.500.000.000,-
  4. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000.000,-
  5.  Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000.000
  6. Pembiayaan Netto (0)

 

Demikianlah berita acara rekomendasi badan anggaran dibacakan oleh sekretaris dewan, M.Darmawijaya, SH, berharap untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

 

Humas DPRD Kabupaten Limapuluh Kota

12 Oktober 2021

 

[10:30, 2/24/2020] Egov Tiara:

Galeri Video



Agenda

Download

Polling

Bagaimana dengan Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota selama ini?
Baik
Cukup baik
Kurang Baik

LIHAT

Statistik


Banner


Saran Masuk



Sampaikan Saran Anda