Sarilamak- DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022, Rapat Dipimpin Ketua DPRD, Deni Asrra, S.Si didampingi Wakil Ketua, Syamsul Mikar dan dihadiri Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt Bandaro Rajo, SH, Forkopimda dan segenap OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lipuluh Kota, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Limapuluh Kota, Marsanova Andesra,SH,MH sekaligus sebagai juru bicara Fraksi PAN DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dalam pandangan umum fraksi pada sidang paripura DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)  Kepala Daerah  Kabupaten  Limapuluh  Kota Tahun 2022, yang digelar Jum’at (17/3/2023) dengan bahasa sangat santun namun terkesan menusuk meminta kepada Bupati Safaruddin untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah.

‘Ini disebabkan, DPRD melihat dan mencermati berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan daerah,” kata Marsanova Andesra.

Disamping itu, ulas Marsanova Andesra, Fraksi PAN mengingatkan Pemerintah Daerah agar memperhatikan program-program prioritas yang berkaitan dengan janji politik Kepala Daerah dan menghimbau kepada seluruh OPD agar menetapkan target- target belanja sesuai dengan arahan dokumen RPJMD.

“ Sehingga pemerintah daerah bisa mempunyai sistem serta pola penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran belanja yang terukur dan sistematis dengan prognosis anggaran yang telah ditetapkan,” ujar Marsanova Andesra.

Ditekan Marsanova Andesra, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, seyogyanya secara ketat menekan tingkat kebocoran dalam mata rantai pemungutan. Disamping itu, pemerintah daerah secara periodik harus melakukan diagnosa komprehensif terhadap kondisi kesehatan sumber- sumber pendapatan yang ada, sehingga diharapkan dapat mendongkrak kinerjanya. Dengan demikian, harus ada target yang terukur secara kuantitatif sebagai indikator kinerja.

Marsanova Andesra tidak hanya meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah, namun lebih jauh dia juga meminta agar Bupati mengevaluasi  aspek politik lebih ditujukan kepada peningkatan pengelolaan kepemerintahan yang baik, seperti indikator-indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan lain-lainnya.

“ Fraksi PAN juga meminta evaluasi pelayanan public dan melihat sejauh mana penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam perencanaan stratejik daerah yang bersifat tahunan (penilaian kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik,” ujar Marsanova Andesra.

Dipenghujung pandangan umumnya, Marsanova Andesra mengingatkan kepada Bupati untuk terus mengjalin kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislative.

“ Yang terjadi selama ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan. Selain itu diharapkan kepada seluruh OPD mampu mensinkronkan kegiatan-kegiatan dengan baik yang berkaitan dengan visi dan misi kepala daerah sehingga bisa terealisasi untuk menuju limapuluh kota Madani,” ingat Marsanova Andesra.

Kemudian terkait penunjang sarana dan prasarana aktifitas masyarakat seperti rumah ibadah, fasilitas untuk menunjang pendapatan masyarakat dalam kelompok tani, kelompok nelayan maupun kelompok lainnya, agar program-program tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat terdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Limapuluh kota.

“Fraksi PAN Kabupaten Limapuluh Kota mendukung program serta regulasi yang baik sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.” pungkas Marsanova Andesra