Sarilamak- DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022, Rapat Dipimpin Ketua DPRD, Deni Asrra, S.Si didampingi Wakil Ketua, Syamsul Mikar dan dihadiri Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt Bandaro Rajo, SH, Forkopimda dan segenap OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lipuluh Kota, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota melalui juru bicaranya, Alfian dalam pandangan umum fraksi pada sidang paripura DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)  Kepala Daerah  Kabupaten  Limapuluh  Kota Tahun 2022, yang digelar Jum’at (17/3/2023) menyampaikan kekhawatirannya terhadap keberadaan gedung gambir.  

“Setelah mendengarkan nota penyampaian LKPj Kepala Daerah  Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2022 yang dibacakan pada rapat paripurna  sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat perlu mempertanyakan beberapa hal kepada Bupati diantaranya berkaitan dengan pengendalian harga gambir,” ujar Alfian.

Menurut Alfian, sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota mewacanakan akan mengaktifkan resi gudang, tetapi sampai saat ini Fraksi Demokrat belum melihat hal itu terlaksana.“Dari dua gudang yang ada tidak satu pun yang berfungsi, kalau tidak segera di fungsikan lama-lama bangunan itu akan rusak sendiri  dan akan menjadi sarang hantu,” ujar Alfian menyampaikan rasa kekhawatirannya.

Disamping menyorot soal resi gudang gambir, Fraksi Demokrat juga mempertanyakan masalah ticketing tanda masuk kawasan wisata Lembah Harau yang sudah diwacanakan beberapa tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini belum juga terlaksana.“Fraksi Demokrat meminta kepada Bupati untuk menjelaskan masalah ticketing Lembah Harau ini, kenapa belum juga terlaksana,” tanya Alfian.

Alfian juga menyebutkan, melihat Visi dan Misi Bupati dalam RPJMD dan janji politik apabila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota periode 2021-2024 ada banyak program dan kegiatan yang akan dicapai sebagai mana tertuang dalam RPJMD diantaranya menjadikan tahfidz dan budaya alam minangkabau (DAM) sebagai kurikulum muatan lokal di SD dan SMP.

Selain itu Bupati dan Wakil Bupati juga berjanji akan mendirikan rumah tahfidz 1 pernagari, kemudian akan memfungsikan limbago adat dan agama untuk menekan tingginya persoalan-persoalan moral dan sosial dalam nagari. Termasuk memastikan setiap sekolah memiliki guru agama, akan memberikan beasiswa penuh satu orang per nagari/tahun untuk kuliah di Timur Tengah (program mencetak ulama-ulama).

Disamping itu Bupati dan Wakil Bupati berjanji akan meningkatkan insentif guru mengaji, imam masjid, dan gharin. Kenudian memberikan dukungan anggaran kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan majelis ulama nagari (Muna) dan akan memberikan dukungan anggaran untuk LKAAM Kabupaten dan LKAAM Kecamatan, serta organisasi Bundo Kanduang pada tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten. Kemudian akan memberikan perhatian dan dukungan kepada organisasi Islam dan kegiatan-kegiatan dakwah Islam.“ Terkait dengan janji-janji politik yang telah tertuang dalam Visi- Misi Bupati ini, sudah sejauh mana realidasinya, mohon penjelasan Bupati,” ujar Alfian.

Selain mempertanyakan realisasi janji-janji politik Bupati-Wakil Bupati tersebut, Fraksi Demokrat juga mempertanyakan masalah tunda bayar yang menjadi keluhan bagi rekanan kontraktor.“ Fraksi Demokrat mendengar informasi bahwasannya ada kegiatan APBD Tahun 2022 yang mengalami tunda bayar, mohon penjelasan Bupati berapa jumlahnya? Dan kegiatan apa saja dan  kenapa hal ini bisa terjadi?,” ungkap Alfian.

Kemudian Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan kepada Bupati terkait adanya kegalauan dari Tenaga Harian Lepas (THL) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota akan dirumahkan secara massal. “Apakah benar atau tidaknya, Fraksi Demokrat menyarankan jangan sampai hal itu terjadi,” pungkas Alfian.

Humas DPRD Limapuluh Kota