Sarilamak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota menggelar Rapat Paripurna Tentang Pandangan Umum  Fraksi Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Perubahan Rapbd Tahun Anggaran 2022,  Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Wendi Chandra, ST, didampingi Ketua DPRD Deni Asra, S.Si dan wakil Ketua DPRD,  Syamsul Mikar yang dilaksanakan di Aula DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Rapat dihadiri oleh Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt Bandaro Rajo, SH, Sekda Limapuluh Kota, Widya Putra, S.Sos beserta OPD dan  jajaran Forkopimda Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun juru bicara dari Fraksi Hanura, Drs. Epi Suardi menyampaikan “Dari penyampaian NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERRUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022, Kami dari fraksi Hanura menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk rancangan perubahan tahun anggaran 2022 di mana pendapatan Rp. 1.299.145.312.130 ( Satu triliun dua ratus Sembilan puluh Sembilan milyar seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu seratus tiga puluh milyar rupiah ) dan belanja di proyeksikan sebesar Rp. 1.319.464.019.517 (Satu triliun tiga ratus Sembilan belas milyar empat ratus enam puluh empat juta Sembilan belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah). Pada rancangan ini hasil pembahasan kami difraksi terdapat sisa plus minus sebesar Rp. 20.268.707.387 (Dua puluh milyar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) Sedangkan kondisi umum pembiayaan setelah hasil audit BPK sebesar Rp. 21.768.707.385 (Dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh tiga ratus delapan puluh lima rupiah), Mengenai perbedaan ini kami dari fraksi Hanura   Mohon Penjelasan’’

Selanjutnya Setelah melakukan pembahasan pembahasan baik antara  komisi dengan mitra, kemudian hasil dari komisi menghasilkan rekomendasi untuk di bahas antara Badan Anggaran dengan Tim Angaran Pemerintah Daerah dan terdapat beberapa poin yang di sepakati, tapi menurut kami tidak tampak di dalam penyampaian Rancangan Perubahan Anggaran Pendatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022. Secara umum kami dari fraksi HANURA ingin mintak penjelasan pada pemerintah antara lain :

# Terjadi pengurangan Anggaran  pada  Dinas Pendidikan kabupaten Lima puluh kota dari semula Rp. 488.124.595.571 (Empat ratus delapan puluh delapan milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu rupiah)  berkurang menjadi Rp. 482.780.526.571 (Empat ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga pengurangannya lebih kurang Rp. 5.344.068.716 (Lima milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

Sedangkan pada Dinas Kesehatan kabupaten Lima puluh kota terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 2.757.763.188 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dimana angaran semula Rp. 126.378.421.576 (Seratus dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi Rp. 129.136.184.764 (Seratus dua puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), mohon penjelasannya” ujar Epi Suardi.

Selanjutnya Epi Suardi menambahkan “ Pada dinas kesehatan ini hasil pembahasan kami di tingkat fraksi dimana kegiatan di awal tidak ada, tapi muncul kegiatan setelah perubahan Ini kami fraksi Hanura juga Mohon penjelasan, begitu juga dengan Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang terjadi juga pemotongan Anggaran sebesar Rp. 5.159.035.623 (Lima milyar seratus lima puluh Sembilan juta tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sedangkan waktu pembahasan Banggar dan TAPD tidak ada pengurangan sebesar ini, mohon penjelasannya, sedangkan pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga  terjadi penambahan anggaran yang luar biasa ( berdasarkan penyampaian NOTA ).dimana APBD awal Rp.3.844.561.109 (Tiga milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus Sembilan rupiah) bertambah menjadi Rp. 11.390.461.100 (Sebelas milyar tiga ratus Sembilan puluh juta empat ratus enam puluh satu seratus rupiah) sehingga ada kenaikkan anggarannya sebesar Rp . 7.545.900.000 (Tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Drs. Epi Suardi menambahkan “ Begitu juga dengan porsi anggaran setelah perubahan baik itu untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan rakyat Daerah untuk rancangan Perubahan tahun 2022 terjadi pengurangan dari APBD awal, mohon penjelasan, dalam pembahasan antara Komisi dengan Mitra kerja waktu pembahasan hampir semua realisasi pendapatan jauh di bawah rata rata bahkan ada OPD yang realisasi pendapatannya masih O (Nol) dan juga realisasi belanja jauh dari harapan, kami memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk mencari terobosan terobosan baru agar pelaksanaan kegiatan kegiatan OPD tidak ter ulang lagi untuk masa masa yang akan datang.

Lambatnya kegiatan kegiatan yang sudah ada di DPA  masing masing OPD hendaknya menjadi catatan oleh Pemerintah Daerah untuk mencari solusi agar hal hal seperti saat ini tidak terjadi lagi di masa masa yang akan datang dan sangat berdampak signifikan terhadap perekonomian masarakat dan dunia usaha.

Banyaknya Silpa  dari kegiatan dana alokasi khusus bahkan ada yang tidak bisa direalisasikan sampai batas Ahir waktu berdasarkan peraturan yang kami hitung mencapai belasan milyar tidak bisa di manfaatkan kami dari Fraksi HANURA kabupaten Lima puluh kota berharap kepada pemerintah daerah agar kegiatan kegiatan dana alokasi khusus yang ada di daerah menjadi catatan pemerintah daerah agar hal hal seperti tahun tahun ini tidak terjadi lagi di masa mendatang’’ tutup Drs. Epi Suardi.