Sarilamak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota menggelar Rapat Paripurna Tentang Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021,  Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Deni Asra, S.Si yang didampingi wakil Ketua DPRD,  Syamsul Mikar yang dilaksanakan di Aula DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Selasa   (23/03/2022). Rapat ini dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan, karena masih dalam masa pandemi Covid-19. Dihadiri oleh Sekda Limapuluh Kota, Widya Putra, S.Sos beserta OPD dan  jajaran Forkopimda Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun Fraksi PAN dengan juru bicara Mulyadi, ST, ME, menyampaikan “Fraksi Partai Amanat Nasional mengapresiasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. namun terdapat beberapa catatan yang patut disampaikan berupa pembangunan yang berazazkan berkeadilan dan pemerataan wajib diwujudkan, karena masih banyak ditemukan ketimpangan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang terus mendesak.

Dengan mencertmati nota bupati selanjutnya izinkan kami fraksi PAN menyampaikan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1.         Berdasarkan pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021 jika dibandingkan dengan (PAD) 2020 memang sudah mengalami kenaikan namun belumlah memuaskan, kami fraksI PAN sangat berharap untuk lebih ditingkatkan agar tercapainya pendapatan dari yang sudah ditagertkan.

2.         Memperhatikan target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2021, pajak daerah dan retribusi daerah hanya mencapai 50% dari targetnya. Hal ini memang dikarenakan akibat pandemi atau adanya kebocoran yang sistimatis. Mohon penjelasannya.

3.         Fraksi PAN dalam setiap kesempatan paripurna, disaat menyampaikan pandangan umum selalau menghimbau dan memberikan saran agar pendapatan daerah harus dikontrol, termasuk mengusulkan untuk tiket masuk kelembah harau harus memakai E-TIKET. kami tidak tahu apakah program ini sedang berjalan dimana. sebab, sebagai contoh kecil kami berikan, dan adanya beredar video bahwa ada seromboingan wisatawan dari luar daerah yang mengunjungi Lembah Harau, dimana bus yang syarat penumpang tersebut penuh, masuk pada pukul: 14:30 wib dikenakan rp.5000 perorang namun tidak diberikan tiket,atau tanpa tiket masuk. hal ini menurut kami adalah termasuk kebocoran yang sangat tidak terkontrol. hal seperti ini agar ditindak lanjuti dan mohon untuk dihentikan.

4.         Terkait beberapa dinas yang berkaitan langsung dengan pendapat daerah ini, kami menyarnkan pemerintah harus mengevaluasi termasuk dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu yang menurut kami memang harus dievaluasi.

5.         Melalui sidang yang terhormat ini pula kami menghimbau dan meminta agar pemerintah daerah memaksimalkan pendata-an kependudukan kabupaten limapuluh kota, agar tidak ada lagi masalah kependudukan pada saat pemilu nanti, karena dengan maksimalnya pendataan yang baik, sangat berpengaruh kepada  atau dapat meningkatkan jumlah kursi untuk mewakili rakyat di DPRD, agar segera dilakukan sosialisasi kenagari-nagari.

6.         Terakhir fraksi PAN mengucapkan selamat kepada 79 nagari yang akan berkompetisi dalam pemilihan wali nagari, semoga ajang pemilihan kepala desa atau wali nagari ini menjadi awal yang baik untuk program-program dan kemajuan kabupaten lima puluh kota kedepan.

FraksI PAN mengharapkan kebijakan anggaran adalah cerminan kepedulian pada kesejahteraan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. selanjutnya lkpj ini dapat dibahas lebih lanjut.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.