Sarilamak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota menggelar Rapat Paripurna Tentang Pandangan Umum  Fraksi Partai Perjuangan Kebangkitan  Nasional ( PKN )Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Perubahan Rapbd Tahun Anggaran 2022,  Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Wendi Chandra, ST, didampingi Ketua DPRD Deni Asra, S.Si dan wakil Ketua DPRD,  Syamsul Mikar yang dilaksanakan di Aula DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Rapat dihadiri oleh Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt Bandaro Rajo, SH, Sekda Limapuluh Kota, Widya Putra, S.Sos beserta OPD dan  jajaran Forkopimda Kabupaten Lima Puluh Kota.

Juru Bicara Fraksi PKN, Asrul menyampaikan “Setelah membaca, mencermati, dan mempelajari Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, maka kami Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional memberikan saran, harapan dan masukan beberapa hal yang berkaitan dengan  hal tersebut :

1.            Dalam permasalahan utama terkait pendapatan daerah yang setiap tahun permasalahannya selalu mengenai kurang optimalnya pengelolaan  pendapatan asli daerah. Mengapa hal ini bisa selalu terjadi ??? Apa langkah saudara untuk mengatasi persoalan ini ??? mohon dijelaskan..

Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional tidak menginginkan lagi dimasa yang akan datang permasalahan seperti ini terjadi berkelanjutan tanpa adanya solusi yang konkrit dan nyata, sebab Pendapatan Asli daerah ini akan sangat mempengaruhi akan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.            Dari segi kebijakan perubahan anggaran pendapatan daerah, Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional memandang adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sangatlah besar, mengingat jika ada ketidakstabilan penerimaan negara akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah. Maka perlu formulasi yang baik bagaimana ketergantungan tersebut diimbangi dengan peningkatan PAD yang selama ini belum bisa di andalkan sebagai sumber Pendapatan Daerah.

3.            Terkait Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan sebesar  Rp. 4.215.941.235,- ( Empat miliyar dua ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah ) yang semula Rp. 111.691.854.714,- (Seratus sebelas miliyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah) menjadi sebesar Rp. 107.475.913.479,- (Seratus tujuh miliyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), turunnya PAD ini akibat dari pengurangan target Retribusi Daerah yaitu pada dinas Pariwisata , dinas kominfo dan dinas pangan. Mengapa Hal ini bisa terjadi, dan apa langkah saudara agar retribusi daerah sesuai target untuk dimasa mendatang ??? Mohon penjelasannya

4.            Terkait belanja daerah yang meliputi belanja operasi dan belanja modal, dimana pada belanja operasi pada pos belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami kenaikan, sedangkan belanja modal yang langsung dinikmati oleh masyarakat banyak seperti pembangunan mengalami penurunan. Mengapa hal ini terjadi dan apa penyebabnya??? Mohon Penjelasannya”

Selanjutnya Asrul menambahkan “ Dari Postur belanja daerah ini Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional melihat bahwasannya APBD 2022 masih lebih banyak digunakan untuk membiayai diri pemerintah sendiri dibandingkan dinikmati oleh publik atau masyarakat banyak. Kedepannya kami berharap agar postur APBD mendatang benar-benar berpihak pada pembangunan dan masyarakat banyak.

5.            Terkait masih banyaknya hasil reses anggota DPRD tahun lalu yang telah masuk di RKPD tahun 2022 tapi belum terlaksana, agar bisa dilaksanakan sesegera mungkin, sebab di item program yang sama telah dikerjakan sedangkan yang lainnya belum dilaksanakan. Hal ini agar dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah supaya program kegiatan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat.

6.            Terakhir Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional menyarankan dan menyampaikan kepada pemerintah daerah, supaya anggaran terbatas yang di miliki Pemerintah Daerah bisa tepat sasaran dan berhasil guna optimal, mari gunakan dan alokasikan anggaran berorientasi program, benar-benar ditelisik lebih detail kembali dan betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak.

Terakhir sebelum menutup pandangan umum ini, Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional berharap agar proses pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2022 ini betul-betul dimaksimalkan supaya dapat menghasilkan Peraturan Daerah yang benar-benar memenuhi keinginan dan dapat mensejahterakan masyarakat Kab. Limapuluh Kota” tutup, Asrul.