Sarilamak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota menggelar Rapat Paripurna Tentang Pandangan Umum  Fraksi Partai PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Perubahan Rapbd Tahun Anggaran 2022,  Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Wendi Chandra, ST, didampingi Ketua DPRD Deni Asra, S.Si dan wakil Ketua DPRD,  Syamsul Mikar yang dilaksanakan di Aula DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Rapat dihadiri oleh Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt Bandaro Rajo, SH, Sekda Limapuluh Kota, Widya Putra, S.Sos beserta OPD dan  jajaran Forkopimda Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bisron Hadi, Juru bicara Fraksi Partai PKS mengatakan “Setelah membaca dan mencermati Nota Perubahan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, izinkan kami dari Fraksi PKS menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1.            Kami dari Fraksi PKS meminta penjelasan Saudara Bupati tentang Kesesuaian antara Nota KUA PPAS Perubahan dengan Nota RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, khususnya tentang Pendapatan Asli Daerah.

2.            Kami dari Fraksi PKS meminta penjelasan Saudara Bupati terkait dengan turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena pengurangan target retribusi daerah pada Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo dan Dinas Pangan. Mohon hal ini dijelaskan kenapa ada pengurangan target PAD, yang mana seharusnya pengelolaan  pendapatan asli daerah ini terus dioptimalkan.

3.            Permasalahan Utama Pendapatan Daerah yaitu ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap dana transfer pemerintah pusat, maka dengan ini kami dari Fraksi PKS menyampaikan kepada Saudara Bupati untuk lebih gencar mencari peluang anggaran untuk pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota seperti dari Kementerian, Dirjen, ataupun pihak ketiga yang bersedia menanamkan modal dan berinvestasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya Bisron Hadi menambahka, “ kami dari Fraksi PKS juga menyampaikan hal - hal umum yang berkembang di tengah masyarakat yang perlu penanganan serius dari pemerintah dan OPD terkait sebagai berikut:

1.            Terkait dengan adanya Tenaga Harian Lepas (THL) yang dirumahkan, Kami dari Fraksi PKS menyampaikan kepada Pemerintah Daerah agar menjadi perhatian dan diprioritaskan kembali dipanggil untuk diaktifkan pada OPD – OPD dimana mereka sebelumnya bekerja, dan ada juga THL yang  dirumahkan SK nya  masih hidup dan tidak ada SK pemberhentian.

2.            Kami dari Fraksi PKS menyampaikan kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan  dana bantuan Lembaga LKAAM sampai ke tingkat Kecamatan.

3.            Kami dari Fraksi PKS menyampaikan kepada Pemerintah Daerah agar lebih  transparan tentang pengusulan dana DAK jalan – jalan di Kabupaten Lima puluh Kota, beserta persyaratannya.

4.            Terkait dengan IKK Sarilamak yang banyak ditemukan saluran - saluran yang tersumbat, seperti saluran samping LP anak Tanjung Pati, dan saluran di lingkungan Pesantren Masjid Alkautsar Sarilamak, maka kami dari Fraksi PKS menyampaikan kepada Pemerintah Daerah agar segera mengatasinya dan dicarikan solusinya.

5.            Kami dari Fraksi PKS menyampaikan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan kejelasan progam Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Barat di Kabupaten Lima Puluh Kota,

6.            Sehubungan dengan program tentang peningkatan produksi komoditi jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka kami dari Fraksi PKS menyampaikan perlunya kerjasama antara Pengusaha ayam dengan pemilik lahan atau petani sebagai pola inti plasma yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah disetiap nagari. Mohon Penjelasan Saudara Bupati.

7.            Ada potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh salah seorang anak nagari Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya Anak Nagari Simalanggang yaitu Zulfian Azrial Dt Jalelo, yang berprestasi juara I Tingkat Propinsi Sumatera Barat kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna yaitu Mesin Pengolah Sampah Plastik, Kami dari Fraksi PKS mendukung dan mendorong program pemerintah dalam rangka menfasilitasi potensi saudara Zulfian Azrial ini dengan serius dan sungguh - sungguh untuk kemajuan Lima Puluh Kota kedepan.

8.            Kami dari Fraksi PKS  menyampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar mendata kembali tentang adanya beberapa SD Negeri yang muridnya sangat sedikit, diperlukan pengkajian yang komprehensif agar bisa mengalokasikan dana secara tepat dan efisien dalam pembangunan sekolah tersebut.

9.            Terkait dengan adanya penolakan pembangunan Jalan Tol Payakumbuh - Pangkalan pada trase yang melalui 5 nagari, Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Taeh Baruah, Nagari Lubuak Batingkok, dan Nagari Gurun yang berasal dari Kecamatan Payakumbuh dan Harau, maka Kami dari Fraksi PKS menyampaikan kepada Saudara Bupati dalam hal ini agar bersikap tegas dan bijaksana, dikarenakan berdasarkan fakta di lapangan dan kebutuhan jangka panjang untuk kelancaran akses transportasi sebagai urat nadi dalam memajukan ekonomi masyarakat.

10.          Kami dari Fraksi PKS menyarankan kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, agar memberdayakan Museum Monumen Nasional PDRI yang berada di Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh sebagai lokasi tujuan Kunjungan Edukasi bagi pelajar dan pemuda, agar generasi muda dapat mengetahui dan memahami tentang perjuangan PDRI, karena sangat minim generasi muda saat ini yang mengetahui bagaimana tentang sejarah perjuangan PDRI” tutup Bisron Hadi.