Sarilamak -Delapan Fraksi di DPRD Limapuluh Kota menyampaikan Pendapat Akhir Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2019, Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, SH yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sastri Andiko, Dt Putih, SH dan Deni Asra, S.Si dengan segenap anggota DPRD , serta Bupati Limapuluh Kota, yang diwakilioleh plt.Sekda Widya Putra dan angota Forkopimda, bersama kepala OPD dan para wartawan dilingkungan Pemda Limapuluh Kota yang dinyatakan terbuka untuk umum. Bertempat di Aula DPRD setempat, kemarin, Selasa (23/10).

Pandangan umum delapan fraksi yang ada di DPRD Lima Puluh Kota yang disampaikan secara berurutan, diawali oleh Fraksi Partai Pesatuan Pembanguan dengan juru bicara, Hardedi, beliau menyampaikan, “Setelah kami mengamati dan menganalisa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2018, maka kami fraksi PPP menyampaikan Pandangan Umum sebagai berikut:

1.    Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Angaran 2019 ini diarahkan dan mengacu kepada agenda prioritas dan target yang telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun  2016 – 2021 sebagaimana yang telah dilakukan perobahan dan telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

2.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota dalam menjalankan fungsinya baikuntuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin  diwujudkan oleh Kab. Lima Puluh Kota yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam penyusunan dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan tepat sasaran. Yang lebih penting lagi bahwa APBD harus mencerminkan respon pemerintah  terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat.

3.    Dalam hal pencapaian target PAD F.PPP mendorong agar pemerintah daerah mengevaluasi dan mengoptimalkan  pemungutan dan pengelolaan PAD tahun 2018, baik intensifikasi ataupun ektensifikasi dimana tingkat pencapaiannya  belum memenuhi target.

4.    Untuk mencapai visi dan misi daerah agar Sdr. Bupati menempatkan personil sesuai dengan kompetensi SDM yang cavabel, karena apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran (Al-Hadits)

5.    F.PPP mendorong pemerintah daerah menetapkan peraturan tetang pembagian asset Nagari dan Aset Pemerintah Daerah, karena hal tersebut berimplikasi kepada panganggaran dan agar tidak terjadi simpang siur anggaran.

6.    Dalam urusan belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Kesepakatan KUA PPAS sudah ditetapkan bersama arah kebijakan bahwa perbandingan belanja pegawai dan barang dan jasa dengan belanja modal adalah 40% - 60% kenyataan dalam rancangan tidak sesuai, mohon penjelasan Sdr. Bupati??

7.    Untuk pencapaian 5 agenda prioritas, F.PPP berpandangan agar seluruh OPD terkait dapat mengarahkan program kegiatanya kearah 5 agenda prioritas itu, untuk lompatan kinerja dalam satu visi

8.    F.PPP meminta agar OPD memiliki program konkrit dalam upaya meningkatakan kesejahteraan masyarat dan penguatan ekonomi masyarakat, seperti di dinas pertanian dan tanaman pangan untuk dapat mendorong masyarakat bertanam jagung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan pakan ternak ayam yang berasal dari jagung, Kita mengetahui untuk kabupaten lima puluh kota adalah produsen telur yang terbesar di sumatera barat, dan populasi ayam pertelur lebih kurang 6 juta ayam dan diperkirakan minimal 200 ton/hari kebutahan jagung, yang harus dipenuhi untuk pakan ayam, dan saat ini didatangkan dari luar Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga ini merupakan potensi yang besar bagi masyarakat dalam melakukan usaha tani jagung

Pada kesempatan ini juga F.PPP kembali mengingatkan kepada sdr. Bupati tentang masih rendahnya serapan anggaran tahun 2018 ini oleh OPD terkait,  agar program kegiatan yang belum atau tidak mungkin lagi terlaksana pada tahun 2018 untuk dapat dilanjutkan atau ditampung pada RAPBD tahun 2019” tutupnya.

 

Kedua, dari Fraksi Golkar dengan juru bicara Afri Yunaldi, menyampaikan, diantaranya “suatu daerah yang otonom, seharusnya mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurangnya ketergantungan keuangan terhadap pusat. Dengan demikian tujuan otonomi daerah bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Meningkatkan PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD  terhadap APBD maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan perannya. Dan untuk mengetahui semua itu, teori keuangan menyatakan bahwa analisis kinerja keuangan dapat diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan, dengan menggunakan beberapa rasio sebagai indikatornya, antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi, debt service ratio dan lain-lain. Untuk menganalisis kemampuan keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya, maka dapat dibuat berbagai analisis rasio keuangan sesuai dengan teori dan manajemen keuangan modern.

Fraksi partai GOLKAR DPRD Kabupaten Limapuluh Kota merasa perlu untuk mengetahui kondisi ini, agar kemudian dalam pembahasan rancangan APBD ini nantinya, kami dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang objektif, efektif, dan bermanfaat bagi semua, agar APBD  kita menjadi APBD yang pro rakyat, maka kondisi riil apbd selayaknya untuk difahami secara utuh, khususnya kondisi kebijakan anggaran pendapatan tersebut.

 

            APBD merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

            Bicara APBD pro rakyat tentunya bicara mengenai berbagai aspek dasar kebutuhan rakyat, diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, kehidupan umat beragama, lingkungan hidup, informasi, hukum, penanganan bencana, dan sebagainya. Fungsi alokasi dimaksudkan agar APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan publik makin baik. Pemerataan pendapatan dan pengentasan masyarakat miskin merupakan perwujudan fungsi distribusi. Sementara itu, fungsi stabilitas ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi.

            itu sebabnya mengapa keberpihakan tersebut harus dijadikan pilihan. APBD harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar, khususnya pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja. Semua itu berorientasi pada rakyat miskin sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh rakyat.

Itulah yang dapat kami sampaikan pada pandangan umum fraksi ini, semoga apa-apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi perhatian bagi kita semua, dan juga mendapatkan jawaban serta penjelasan yang cukup dari pemerintah daerah.

Dan kami sepakat untuk melanjutkan pembahasan RAPBD ini ke tahapan berikutnya, tentunya dengan memerhatikan apa-apa usulan yang telah kami kemukakan dengan tegas di atas. Kami harapkan semua pihak pemangku kepentingan dapat mengakomodir gagasan dan pendapat tersebut sebelum kita masuk ke tahapan pembahasan berikutnya” tegas Afri Yunaldi.s

 

Ketiga dari Fraksi Partai Demokrat, dengan juru bicaranya Yusnir, BAc, menyampaikan, “Setelah mendengarkan Nota Keuangan “Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019” yang dibacakan pada rapat paripurna sebelumnya, maka Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan dan masukan diantaranya ;

1.     APBD mempunyai peranan yang sangat strategis untuk mendukung jalannya roda pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan tepatsasaran. Ini semua harus di wujudkan dengan merespon terhadap kebutuhan prioritas masyarakat serta mampu menyelesaikan problem masyarakat.

 

2.    Fraksi Demokrat memberikan apresisi kepada saudara Bupati yang secara konsisten meningkatkan target PAD harus di ikuti dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas semua OPD yang terkait dengan pajak dan retribusi. Jangan sampai target tinggi tapi tidak diimbangi dengan kinerja yang maksimal. Selain itu, perlu melakukan penataan kembali sumber-sumber pendapatan dan meningkatkan profesionalisme aparatur juga harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Bagaimana upaya pemerintah dalam menjadikan APBD yang sehat agar tercapainya target pendapatan yang telah di tetapkan? Mohon penjelasan Saudara Bupati tentang program-program dan andalan untuk meningkatkan PAD ditahun 2019, berikut sasaran, obyek  dan program  jangka panjangnya?  Serta mohon saudara bupati jelaskan program tahun 2018 yang dianggap berhasil dalam peningkatan PAD ini?

 

3.    Rancangan APBD tahun anggaran 2019, Fraksi demokrat meminta agar target pendapatan yang di usulkan benar-benar realistis dan penerapannya di dasarkan data wajib pajak dan retribusi. Selain itu, OPD yang berkaitan dengan perpajakan agar tidak segan-segan melakukan audit terhadap wajib pajak apabila ada kejanggalan jumlah pajak yang di setor dan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi harus di lakukan sebagai alat kontrol pemerintah terhadap wajib pajak. Dalam hal ini, pemerintah harus serius dalam mengevaluasi permasalahan utama dalam pajak dan retribusi ini! Sanggupkah Pemerintah Daerah melakukan hal ini pada tahun-tahun yang akan datang? Mohon penjelasannya!!

 

4.    Fraksi Demokrat berharap kepada pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar RAPBD TA 2019 hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat seperti peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Dalam RAPBD 2019 ini, sudah selayaknya Pemerintah daerah lebih memfokuskan prioritas anggaran pada pengentasan pengangguran dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Karena dalam terjemahan arah kebijakan umum APBD TA 2019 sudah ditetapkan secara jelas arah kebijakan tersebut, maka sudahkah Pemerintah Daerah memiliki data kongkrit terpadu antar SKPD terkait, tentang jumlah riil pengangguran dan kemiskinan di kabupaten lima Puluh Kota sampai akhir tahun 2018 ini? Dan sejauh ini, bagaimana skema pengentasan secara bertahap yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota? Mohon penjelasannya!!

 

5.    Fraksi demokrat melihat ada 5 prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam program-program yang disusun dengan pendekatan agenda prioritas dan sasaran pembangunan daerah, tetapi melihat postur anggaran yang ditampilkan dalam pengantar nota keuangan RAPBD TA 2019, mampukah pemerintah daerah mencapai seluruh agenda prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut

 

6.    Fraksi demokrat meminta agar kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana di APBD Perubahan agar kiranya di dorong di APBD awal tahun anggaran 2019. Dan juga pelaksanaan kegiatan di tahun 2019 dilaksanakan lebih awal sebelum pelaksanaan PILEG dan PILPRES.

 

7.    Jalan simpang AO ke sontuang sepanjang lebih kurang 3 km, Jalan tersebut adalah jalan kepasar Ronah Bengkek Nagari Sialang dan juga merupakan jalur alternatif ke Gelugur. Yang selama ini jalan tersebut merupakan jalan Kabupaten yang sudah beberapa kali di aspal lapen, namun sekarang keadaannya sudah sangat parah. Dan ketika dimasukan ke dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota ternyata di vonis oleh Bapelitbang itu adalah jalan Lingkar Nagari. Melalui pandangan umum ini dimintak kepada Pemerintah Daerah untuk mengembalikan statusnya ke Jalan Kabupaten dan menganggarkan perbaikannya di Tahun 2019!

 

 

8.    Puskesmas yang berada di Nagari Sialang, dimana wilayah kerjanya: nagari Sialang, Durian Tinggi dan Gelugur yang jumlah pasiennya rata-rata lebih banyak dari Puskesmas Muaro Paiti yang sudah berstatus Puskesmas Rawat Inap. Pernah satu tahun yang lalu di bukak layanan wan daiker (rawat inap sementara) , ternyata itu sangat membantu masyarakat kita terutama yang berasal dari daerah yang jauh seperti daerah Gelugur. Tetapi, karena status Puskesmas Sialang belum lagi berstatus Puskesmas Rawat Inap sehingga layanan itu tepaksa di hentikan. Hal ini tentu sangat mengecewakan bagi masyarakat Sialang, Durian Tinggi dan Gelugur. Maka, untuk itu diminta kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan status Puskesmas Sialang menjadi Puskesmas Rawat Inap.

 

9.     Selanjutnya melalui pandangan umum ini, masyarakat Gelugur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah atas bantuan perbaikan jalan sebesar 7,6 miliyar melalui dana DAK Nagari di tahun 2018, dan masyarakat gelugur merasa derita mereka  telah berkurang melalui bantuan ini. Dan untuk kedepannya, masyarakat masih sangat berharap agar mendapatkan bantuan-bantuan seperti ini lagi untuk jangka yang panjang”

 

Keempat dari Fraksi PDI P- PKB dengan juru bicara, H. Darlius, menyampaikan,  â€œ Setelah membaca, mencermati, dan mempelajari Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, maka Fraksi PDI- Perjuangan & PKB memandang perlu untuk memberikan sedikit catatan, pertanyaan dan pernyataan dalam pandangan umum ini terhadap raperda tersebut, diantaranya,

1.    Dalam pengelolaan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya :

a.    Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli daerah terhadap total anggaran pendapatan;

b.    Belum tergalinya semua potensi penerimaan daerah;

c.    Belum optimalnya koordinasi dan evaluasi terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah; dan

d.    Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Disini Fraksi PDI-Perjuangan dan PKB mempertanyakan, apa langkah saudara untuk mengatasi permasahan PAD tersebut ??? Karena kami lihat permasalahan tersebut tiap tahun selalu terjadi. Mohon Dijelaskan secara rinci.

 

Fraksi PDI-Perjuangan dan PKB memberi apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap meningkatnya seluruh sumber pendapatan dari tahun sebelumnya. Semoga seluruh target dan rencana ini bisa terealisasi dan tercapai agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   

 

2.    Dalam permasalahan belanja yang selama ini selalu terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain

-. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran;

-. Relevansi program atau kegiatan kurang responsif dengan permasalahan dan atau kurang relevan dengan peluang yang dihadapi;

-. Spsifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah.

Fraksi PDI-Perjuangan dan PKB mempertanyakan, mengapa hal ini bisa terjadi ? Apa langkah sdr untuk mengatasi permasalan belanja tersebut ? Mohon dijelaskan.

3.    Terhadap agenda prioritas ketiga, yaitu Akselerasi pembangunan sumber daya manusia dapat dicapai dengan melaksanakan program-program yang salah satunya yaitu peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik. Fraksi PDI-Perjuangan dan PKB berharap hendaknya selalu memperhatikan kondisi ril dan permasalahan yang sebenarnya terjadi dilapangan, seperti peningkatan mutu infrastruktur ruang kelas yang layak, peralatan sekolah yang lengkap serta pemerataan penyebaran tenaga pendidik. Karena kami melihat diwilayah pinggiran masih kurang guru atau tenaga pendidik. Hal ini penting kami sampaikan untuk menjadi perhatian KITA bersama, sehingga nanti dapat terciptanya pemerataan mutu pendidikan dan kualitas pendidikan. Mohon Tanggapan !!

 

Sebelum menutup pandangan umum ini, Fraksi PDI-Perjuangan dan PKB berharap, agar pemerintah daerah dapat mengoptimalisikan pendapatan daerah dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada secara berkesinambungan dan intensif, dalam rangka mendorong perkuatan kapasitas fiscal daerah yang mandiri dan berdikari. Disamping itu, pemerintah daerah juga harus melakukan evaluasi terhadap OPD pengelola dalam rangka memastikan agar PAD dari potensi real maupun potensi ekspetasi dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga kami berharap agar nantinya peningkatan pendapatan daerah dapat menunjang dan mengoptimalkan rencana pembangunan daerah kedepanya, supaya dapat“ Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang Mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa “. Tegasnya.

 

Kelima, dari Fraksi Partai Amanat Nasional dengan juru bicara Bahrul Edial, ST, menyampaikan “setelah membaca dan mencermati terhadap terhadap  nota penjelasan bupati terhadap anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2019,  fraksi pan dprd kabupaten lima puluh kota akan memberikan pandangan terhadap rancangan perda apbd kabupaten lima puluh kota tahun anggaran 2019 tersebut.

Untuk mengetahui capaian efisiensi dan efektivitas, maka perlu adanya indikator-indikator yang menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersebut harus dapat menjelaskan bahwa penilaian kinerja pelaksanaan anggaran lebih diarahkan pada penggunaan, pemenuhan target, dan dampak yang ditimbulkan dari belanja pemerintah, bukan tinggi atau rendahnya tingkat penyerapan anggaran. Dalam kerangka inilah seharusnya anggaran pemerintah kabupaten lima puluh kota disusun.

 

Pertama, terhadap belanja pegawai sudah harus memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan pnsd, gaji bulan ketiga belas dan empat belas, penganggaran untuk kenaikan gaji berkala dan tunjangan-tunjangan yang perlu disesuaikan.

Kedua, penganggaran dana untuk pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas pemerintah dan dprd..

Ketiga, belanja infrastruktur jalan harus memperhatikan keseimbangan antar wilayah dan lebih memprioritaskan pada jalan menuju pusat-pusat kegiatan produktif masyarakat dan membuka isolasi wilayah. Seperti jorong kubang balambak nagari simpang kapuak, sungai data nagari harau serta nenan nagari maek dan daerah lainnya di kabupaten lima puluh kota.

Keempat, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sdm pada bidang aset daerah, investasi daerah, badan layanan umum daerah dan bumd utnuk meningkatkan administrasi bidang asset dan peningkatan fungsi pelayanan bumd kepada masyarakat.

Kelima, pemerintah dan dprd diharapkan mampu menyusun anggaran dengan seksama, saling bekerja sama serta tidak menyalahkan satu sama lainya. Agar kejadian pada tahun ini tidak terulang lagi, dimana kabupaten lima puluh kota perubahan tahun anggaran 2018 tidak dievaluasi oleh pemerintahan provinsi karena terlambat pengesahannya.

Keenam, pada tahun 2019 merupakan puncak tahun politik, fraksi pan berharap agar pemerintah bijaksana dalam melaksanakan anggaran tahun 2019, serta pelaksanaan kegiatan yang prorioritas dan mendesak yang belum terlaksana pada tahun anggaran 2018 agar dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

Ketujuh, terhadap anggaran sosial keagamaan dalam mendukung visi dan misi buapti dan wakil bupati, fraksi pan berharap agar pemerintah membuat regulasi untuk pembiayaan kesejahteraan guru tpa/tpsa, imam dan penjaga masjid dan penggiat keagamaan lainnya.

Kedelapan, fraksi pan berharap kepada pemerintah agar pada tahun anggaran 2019 juga memuat pemberdayaan adat dan budaya di kabupaten lima puluh kota, seperti pemberdayaan pemangku adat dalam rangka meminimalisir darurat penyakit masyarakat dan pelanggaran ketrtiban umum di lima puluh kota. Disamping itu hal yang sangat penting yang dilakukan terbitnya regulasi penguatan pemangku adat dalam penyelesaian soko dan pisoko pada lembaga adat, sehingga penyelesaian sangketa adat tidak menumpuk lagi di pengadilan” tutup Bahrul Edial.

 

Keenam, dari Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicaranya Irwin Idrus, menyampaikan “. Penyusunan rapbd 2019 ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberlanjutan rencana pembangunan yang telah dituangkan dalam rpjmd kabupaten lima puluh kota. Karena itu, dprd melalui komisi-komisi perlu untuk melakukan pembahasan secara cermat dan kritis dalam pembahasan rapdb 2019 ini berkorelasi positif terhadap capaian-capaian kinerja pembangunan kabupaten lima puluh kota yang lebih baik, berkualitas dan mampu mengantisipasi gejolak eksternal dengan lebih tepat dan terukur.

Dalam hal pembahasan rapbd 2019. Fraksi gerindra memandang selama hampir 3 tahun ini, kinerja pemerintahan dan pembangunan berjalan cukup positif. Namun demikian masih ada beberapa catatan kelemahan dan kekurangan. Salah satunya; pertumbuhan ekonomi yang eksklusif sehingga kurang mampu meningkatkan pemerataan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan (inklusif). Pertumbuhan yang minimal disektor pertanian adalah salah satu indikasi dan wujudnya. Evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah terhadap ditolaknya apbd perubahan tahun anggaran 2018 ini  dikarenakan keterlambatan evaluasi kepada gubernur, yang tentunya berpengaruh terhadap kebutuhan dan program program yang dianggarkan di anggaran perubahan tahun 2018 ini,  oleh karena itu fraksi gerindra meminta penjelasan saudara bupati ? Agar masyarakat dapat memahami kondisi yang terjadi saat ini.

Prinsip dasar arus pendapatan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip dasar arus belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk