Lima Puluh Kota- Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada. Ia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan dapat mengganggu pembangunan daerah.

"Dari  data tahun 2016 pertumbuhan ekonomi 5,56 % sementara angka kemiskinan sangat mengkuatirkan, dimana angka kemiskinan  sebesar  8,12 % dari jumlah penduduk, atau meningkat dari angka tahun 2015 sebesar 7,12 %. Sementara angka kemiskinan yang akan kita capai pada akhir RPJMD sebesar 3,68 %  suatu hal kerja berat yang akan kita kerjakan , mengingat tahun 2018 adalah tahun ke-3 dari RPJMD " ujar Sastri Andiko, SH  Datuak Putiah Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi Demokrat.

"Bagaimanapun juga untuk mensejahterakan masyarakat , sangat perlu kedepannya lebih fokus dalam penanganan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif melalui program kegiatan  yang mengarah untuk memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin  serta menciptakan pembangunan yang inklusif.

Untuk itu kiranya pemerintah perlu membuat ketegasan dan kebijakan yang lebih membumi dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Beberapa langkah yang bisa dilakukan di antaranya adalah : menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Dan juga memberikan pelatihan kewirausahaan serta kegiatan magang bagi wirausaha muda sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan" ulas Sastri Andiko SH.

Sementara Ketua Komisi III Syamsul Mikar, "  Pemerintah bersama OPD untuk dapat mencarikan strategi dan kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi yang sesuai dengan sasaran yang telah tertuang dalam  RPJMD dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat  yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai berikut: menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pelayanan pembinaan PMKS, dan meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial dan meningkatnya pelayanan terhadap lansia. Dengan strategi dan kebijakan yang tepat pelaksanaan kegiatan akan memberikan dampak terhadap  peningkatan pendapatan dan kesejahteran masyarakat, dalam pelaksanaannya segala aturan dan peraturan yang berlaku harus dipahami agar tidak menjadi kendala dan masalah dikemudian hari " ujar Syamsul Mikar.

Terkait terhadap penurunan angka kemiskinan, terhadap kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Sosial tetap menjadi fokus perhatian dari Komisi III.

" Dalam upaya penurunan angka kemiskinan terhadap bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni agar pemerintah untuk dapat menjadi perhatian serius, dengan melakukan kegiatan bantuan RTLH ini telah menuntaskan 6 kretaria kemiskinan dari 14 kreteria miskin yang akan berdampak akan berkurangnya angka kemiskinan. Diantara Kreteria yang bisa dituntaskan dengan RTHL tersebut adalah : Atap tidak lagi bocor, Lantai sudah tidak dari tanah, dinding diperbaiki dan kuat, sumber air minum tertutup, punya jamban keluarga, listrik masuk dan memasak tidak dengan kayu. Dan Kreteria lain secara bertahap dapat dituntaskan dengan kegiatan lain dalam peningkatan ekonomi masayarakat " ujar Syamsul Mikar

" Terkait terhadap peningkatan iklim berinvestasi agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat mengatasi segala masalah terhadap perijinan yang terkesan berbelit-belit apabila hal ini menyangkut terhadap peraturan daerah yang tidak berpihak kepada peningkatan iklim berinvestasi agar diusul untuk merubahnya." Tukuk Syamsul Mikar

Ditambahkannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat agar OPD terkait agar selalu meningkatkan perannya, seperti Dinas Kesehatan, untuk peningkatan peran mewujudkan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau oleh masyarakat, Dinas Sosial dalam peningkatan Kesejahtera Penyandang masalah Kesejahteran social , Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, dan Dinas Pangan agar tetap fokus dalam peningkatan ekonomi dan kesejehateraan masyarakat " terang Syamsul Mikar

Khusus terhadap pelayan di Rumah Sakit Daerah dr.Ahmad Darwis perlu mendapat perhatian serius untuk meningkatkan akreditasinya, pelayanan yang baik tentu saja akan meningkatkan kualitas dan akreditasi rumah sakit untuk itu terhadap sarana dan prasarana seperti ruangan perlu menjadi perhatian serius", tukuk Syamsul Mikar.

Dengan Koordinator Sastri Andiko,SH Dt.Putiah, Komisi III  dengan susunan sebagai berikut : Syamsul Mikar dari Fraksi Golkar (ketua), Drs. Harmen dari Fraksi PPP (wakil Ketua), Virmadona, S.Sos dari Fraksi Gerindra (sekretaris) dan anggota sebagai berikut: Putra Satria Veri dari Fraksi Golkar, Marshal, B.Ac dari Fraksi Demokrat, H.Darlius dari Fraksi PDIP &PKB, H.Chandra dari Fraksi Hanura, Ir.Yakubis dari Fraksi PKS & PBB dan Bahrul Edial,ST dari Fraksi PAN. (Humas)