Sarilamak- DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022, Rapat Dipimpin Ketua DPRD, Deni Asrra, S.Si didampingi Wakil Ketua, Syamsul Mikar dan dihadiri Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt Bandaro Rajo, SH, Forkopimda dan segenap OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lipuluh Kota, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Limapuluh Kota melalui juru bicaranya, Beni Murdani,SE, dalam pandangan umum fraksi pada sidang paripurna DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2022 menyorot kinerja Pemkab Limapuluh Kota dibawah Pimpinan Bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Wakil Bupati Rizki Kurniawan Nakasri.

Menurut Beni Murdani, setelah membaca dan mencermati Nota LKPj Bupati Tahun Anggaran 2022, Fraksi PKS menyorot hal-hal yang berkembang di tengah masyarakat dan perlu penanganan serius dari Pemerintah Daerah. “ Terkait dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 yang hanya sebesar 71,78 %, angka ini tentunya jauh dari target PAD yang harus dicapai. Fraksi PKS meminta penjelasan Bupati terkait dengan rendahnya realisasi Pendapatan Daerah pada sektor Pajak Daerah yang hanya 56,01 % dan Retribusi Daerah 40,43 %.” ungkap Beni Murdani.

Beni Murdani juga mempertanyakan tentang belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang hanya realisasinya 75,48 %. Kenapa bisa terjadi? “ Tentunya hal ini sangat disayangkan, dikarenakan anggaran yang ada seharusnya bisa digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” sesal Beni Murdani.

Menurut Beni Murdani, permasalahan utama Pendapatan Daerah yaitu ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota terhadap dana transfer pemerintah pusat. Maka dengan ini Fraksi PKS menyampaikan kepada Bupati untuk lebih gencar mencari peluang anggaran untuk pembangunan Kabupaten Limapuluh Kota seperti dari Kementerian, Dirjen, ataupun pihak ketiga yang bersedia menanamkan modal dan berinvestasi di Kabupaten Limapuluh Kota.

“ Kemudian dengan akan memasuki Bulan Suci Ramadhan 1444 H, Fraksi PKS menanyakan kepada Bupati terkait rencana Tim Safari Ramadhan Kabupaten Limapuluh Kota dan sekaligus mengharapkan bantuan yang diberikan dalam pelaksanaan Tim Safari Ramadhan tersebut tepat sasaran dan proporsional serta dimaksimalkan untuk sumbangan Masjid/Mushalla,” pinta Beni Murdani.

Ditekankan Beni Murdani, terkait dengan Jalan Kabupaten di Jorong Lubuak Simato, di Nagari Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Fraksi PKS mengharapkan mohon jalan ini dapat menjadi prioritas pembangunan, karena jalan tersebut juga sangat strategis untuk pendidikan dan ekonomi masyarakat.

Tak hanya itu, ulas Beni Murdani, Fraksi PKS meminta kepada Bupati untuk memperbaiki ruas jalan Mungka – Lampasi, dikarenakan kondisinya yang cukup parah, banyak lobang dan membahayakan pengendara.

“ Terkait kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tentang Program Peningkatan Budidaya Tanaman Jagung yang dilakukan pada tahun 2022, bagaimana progres dan perkembangannya saat ini,” tanya Beni Murdani. Beni Murdani juga menyorot maraknya pembangunan home stay khususnya di objek wisata Lembah Harau. Fraksi PKS meminta Bupati agar dilakukan pendataan izin pendirian home stay tersebut, jika tidak ada izin maka harus dikenakan sanksi.

Disamping itu, Fraksi PKS meminta Bupati agar melakukan Pembenahan Pengelolaan Objek Wisata Lembah Harau agar lebih profesional untuk kenyamanan pengunjung. Diakhir pandangan umumnya, Beni Murdani menyinggung soal hubungan Bupati dan Wakil Bupati yang kelihatan kurang harmonis yang mana akan berdampak dengan terganggunya pembangunan di Kabupaten Limapuluh Kota.

“ Melalui pandangan umum fraksi ini, Fraksi PKS beharap hal ini agar bisa diselesaikan dengan baik, dan bersama- sama mewujudkan kemajuan Kabupaten Limapuluh Kota yang madani,” pungkas ungkap Beni Murdani.