Sarilamak- DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022, Rapat Dipimpin Ketua DPRD, Deni Asrra, S.Si didampingi Wakil Ketua, Syamsul Mikar dan dihadiri Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt Bandaro Rajo, SH, Forkopimda dan segenap OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lipuluh Kota, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota melalui juru bicaranya, Afri Yunaldi, dalam pandangan umum fraksi pada sidang paripurna DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2022 yang berlangsung, Jum’at (17/3/2023) dengan tegas meminta kepada Kepala OPD di Pemkab Limapuluh Kota untuk bekerja lebih serius lagi.

“ Fraksi Partai Golkar berharap agar Kepala OPD bekerja lebih serius dan bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kinerja dan capaian program di OPD masing-masing agar apa yang menjadi target dan tujuan Pemerintah Daerah bisa terlaksana dengan baik dan maksimal,” ungkap Afri Yunaldi.

Afri Yunaldi juga mengingatkan, sebagaimana yang sudah sama-sama diketahui bahwasanya tahun 2023 ini sudah memasuki tahun politik. Fraksi Partai Golkar berharap kepada Pemerintah Daerah beserta seluruh jajarannya agar tetap bekerja secara serius dan fokus terhadap pembangunan daerah serta tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan harapan Pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar di Kabupaten Limapuluh Kota.

Pada kesempatan tersebut atas nama Fraksi Partai Golkar, Afri Yunaldi juga menyampaikan terkait pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2022.

“Berdasarkan LKPj Pemerintah Daerah kita melihat pencapaian target pendapatan daerah pada tahun 2022 belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Terhadap kondisi seperti ini Fraksi Golkar memandang perlu adanya penjelasan dari Pemda sebab serta alasan yang mengakibatkan pendapatan daerah tidak mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan,” ungkap Afri Yunaldi.

Terkait hal ini, ulas Afri Yunaldi, Fraksi Partai Golkar mengharapkan Pemda dapat memberikan gambaran langkah-langkah antisipasi agar hal yang sama tidak terjadi lagi pada tahun anggaran 2023.

“ Sehubungan pengelolaan belanja daerah tahun 2022, berdasarkan LKPj yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah terhadap realisasi belanja daerah yaitu sebesar 92.15 % dari anggaran yang telah ditetapkan. Dikarenakan realisasi belanja daerah tahun 2022 belum terlaksanana secara maksimal, Fraksi Partai Golkar juga memandang perlu Pemerintah Daerah dapat memberikan penjelasan serta kendala tidak terealisasinya belanja daerah sebagaima yag telah ditetapkan tersebut,” pinta Afri Yunaldi.

Terhadap realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah tidak terlaksana secara maksimal, pungkas Afri Yunaldi, Fraksi Partai Golkar berharap kepada Pemerintah Daerah agar melakukan evaluasi serta menyiapkan langkah-langkah dan strategi yang jelas guna mengantisipasi agar hal yang sama tidak terjadi lagi pada tahun 2023 ini.